• Loading stock data...

Warga Malaka Diminta Tidak ‘Terpasung’ Harga Liar Beras Program BPNT

Betun, BisnisNusantara.com-Warga Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tidak ‘terpasung’ harga liar beras Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Sebab, Rumah Pangan Kita (RPK) dan e-Warung sebagai agen tidak akan menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp13.300,00.

Sedangkan beras yang dijual adalah beras jenis Premium Bulog dengan harga Rp10.500 per kilogram. Sehingga, harga jual agen berkisar antara Rp10.500-13.300,00.

Koordinator Daerah di dinas selalu memantau harga ini sehingga tidak merugikan kelompok penerima manfaat.

Kalau ada agen yang ketahuan bermain harga dan merugikan kelompok penerima manfaat tentu akan diberi sanksi. Sanksinya macam-macam, mulai dengan teguran lisan dan tertulis. Kalau teguran tertulis maka harus ada tembusan ke bupati dan pihak teknis terkait lainnya.

Hal ini mengemuka dalam konferensi pers Pimpinan Cabang Bulog Atambua Naomi Uly dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Malaka Folgensius Fahik di Aula Kantor Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah, Kamis (25/11/2021).

Pimpinan Cabang Bulog Atambua Naomi Uly menjelaskan, beras yang disiapkan pemerintah melalui Bulog adalah beras jenis Premium bukan Medium. Beras jenis Premium itu diberikan kepada RPK dengan harga Rp10.500,00. Nantinya RPK jual ke agen dengan harga Rp11.000,00. Selanjutnya, RPK jual ke e-Warung selaku agen dengan harga Rp12.000,00.

“Harga jual RPK dan agen dilarang keras melampaui harga eceran tertinggi atau HET tadi”, tandas Naomi.

Di Kabupaten Malaka, sebut Naomi, satu-satunya RPK yang aktif saat ini adalah CV Jisel yang memiliki armada. Karena itu, beras dari Bulog Atambua diambil pihak CV Jisel kemudian disalurkan kepada KPM melalui e-Warung dengan hitungan harga berkisar antara Rp10.500-13.300,00. Biasanya Rp11.000,00.

“Harga ini termasuk harga murah karena berasnya juga beras jenis Premium, bukan medium. Berasnya bisa dicek di gudang Bulog di Atapupu (Kabupaten Belu, red) dan Kefa (Kabupaten Timor Tengah Utara/TTU, red)”, tandas Naomi berulang-ulang.

Naomi menjelaskan, pihak Bulog tidak mungkin menyalurkan beras berkualitas jelek. Sehingga, soal harga tidak ada masalah. Sebab, selama ini belum ada RPK atau agen yang mengajukan klaim ke Bulog Atambua bahwa berasnya jelek.

“BPNT ini adalah program nasional. Sehingga, kita harus menyukseskannya. Dengan demikian, tentu kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat”, kata Naomi.

Keterangan Naomi ini sekaligus menguatkan komitmen e-Warung sebagai agen beras Bulog dalam menyalurkan beras BPNT kepada KPM di Kabupaten Malaka.

“Kalau ada hal-hal yang perlu diketahui agen bisa ditanyakan langsung di Bulog. Nanti kita jelaskan”, demikian Naomi.

Kadinsos Kabupaten Malaka Folgen Fahik menjelaskan, pihaknya sangat terbuka dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Malaka untuk menjadi agen atau e-Warung Program BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jadi, silahkan ajukan permohonan ke Dinas Sosial untuk menjadi agen atau e-Warung Program BPNT dan PKH”, tandas Folgen.

Folgen menegaskan, soal data agen, pihaknya tidak melakukan pendataan sepihak. Tetapi, permohonan masyarakat yang diajukan ke dinas itulah yang didata. Atas data itu kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati.

“Jadi, data agen yang ada di SK Bupati itu bukan data maunya dinas sendiri tetapi atas dasar permohonan masyarakat”, tandas Folgen.

Folgen berharap masyarakat Kabupaten Malaka khususnya para agen program BPNT dan PKH tidak terpancing dengan berita-berita hoax. Sebab, program ini ada aturannya. Yang punya barang adalah Bulog, yang punya program adalah dinas, sedangkan yang punya uang adalah Bank Rakyat Indonesia/BRI.

Dalam pelaksanaan, kata Folgen, Bulog yang punya barang kerjasama dengan BRI yang punya uang. Beras dititipkan di Dinas Sosial untuk disalurkan ke agen atau e-warung dengan harga Rp10.500,00, lalu dijual ke KPM BPNT atau PKH dengan harga Rp11.000,00 atau di atasnya tetapi tidak melampaui HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp13.300,00.

“Kita kerja sesuai aturan yang ada. Siapa juga yang mau masuk penjara kalau aturannya A tapi buat B. Siapa mau ikut bodoh seperti itu”, demikian Folgen.

Konferensi pers ini digelar sesaat setelah Rapat Koordinasi pihak Bulog Cabang Atambua dan Dinsos Kabupaten Malaka bersama Koordinator Daerah (Korda) dan para agen Program BPNT dan PKH se-Kabupaten Malaka. (cyk)

Komentar