• Loading stock data...

Sidang Dewan Pengawas KPK Ungkap Fakta Dugaan Aksi Jahat Azis Syamsuddin

  • Bagikan

Jakarta, BisnisNusantara.com-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK dalam persidangan Etik pada 31 Mei 2021 telah memutus dalam perkara Etik atas nama terperiksa AKP Stepanus Robin Pattuju (Robin) selaku Penyidik KPK bersalah melanggar Etika dan dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat dari Penyidik KPK.

“Sejumlah fakta mencengangkan terungkap dalam sidang Etik terperiksa  Robin”, tandas Petrus dalam rilisnya yang diterima BisnisNusantara.com, Kamis (03/06/2021).

Disebutkan, fakta yang diungkap itu salah satunya soal pemberian suap yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai pihak pemberi suap kepada terperiksa Robin untuk mengawasi Saksi Aliza Gunado   dalam   perkara   korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK.

Baca Juga:  TPDI: Kajati NTT Yulianto dapat Dituntut Korupsi

“Ini berarti tugas Dewas KPK diambil alih  Azis Syamsuddin dengan mengupah Robin untuk memantau Saksi Aliza Gunado di KPK”, tandas Petrus.

Mengutip hasil putusan  Sidang   Etik Dewas KPK, menurut Petrus, ada pengakuan  bahwa Azis Syamsuddin memberikan uang kepada Robin sebesar Rp3,15 miliar sebagai jasa untuk memantau saksi Aliza Gunado di KPK, dalam kasus korupsi lain di Lampung Tengah.

Fakta lain yang terungkap dalam sidang Dewas KPK adalah terperiksa Robin juga menerima uang dari beberapa pihak dari beberapa kasus lain, termasuk uang dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, namun tidak disebutkan apakah beberapa perkara itu, ada peran Azis Syamsuddin.

Karena itulah, Petrus mengharapkan pengembangan peran Azis Syamsuddin dan Robin, menjadi sangat penting. Sebab, banyak dimensi yang harus diungkap tuntas, yakni dimensi permufakatan jahat, dimensi pemberi dan penerima suap, dimensi merintangi penyidikan, dan dimensi melanggar larangan Penyidik bertemu pihak yang sedang berperkara.

Baca Juga:  TPDI: Kajati NTT Yulianto dapat Dituntut Korupsi

“Rangkaian  peristiwa  pidana  dengan dimensi yang berbeda-beda itu menuntut tranparansi dan akuntanilitas dalam penyidikan dan penuntutan. Ini mengingat potensi terjadinya penanganan perkara secara tebang pilih atau model penanganan  perkara yang bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, sangat mungkin terjadi”, desak Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, transparansi dan akuntabilitas yang diperlihatkan Dewas KPK dalam sidang Etik perkara Robin berupa penjelasan secara terbuka kepada publik seluruh proses dan hasil sidang Etik, pertimbangan hukum yang diambil dan putusan sidang Etik, yang dipublish ke media, menjadi sesuatu hal yang sangat positif bagi publik dan KPK. Sebab, selama ini proses dan hasil pemeriksaan Saksi/Tersangka tidak pernah dipublish.

Baca Juga:  TPDI: Kajati NTT Yulianto dapat Dituntut Korupsi

Baginya, beberapa fakta temuan Dewas KPK yang perlu dielaborasi Penyidik dalam pemeriksaan Azis Syamsuddin nanti adalah apakah Azis Syamsuddin juga bertindak sebagai perantara dalam transaksi suap yang diterima Robin dari beberapa pihak lain, seperti dari kasus eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Elaborasi penyidik sangat penting untuk menggali dan memastikan berapa pasal tindak pidana korupsi yang telah dilanggar dalam peristiwa suap yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Robin (samenloop/concursus idealis) dari satu peristiwa pidana atau sebaliknya dari beberapa perisitwa pidana yang berdiri sendiri (concursus realis), yang secara kasat mata diungkap Dewas KPK”, demikian Petrus. (cyk)

  • Bagikan