• Loading stock data...

Presiden Jokowi Resmi Teken Aturan Putar Lagu Ciptaan Orang Wajib Bayar Royalti

  • Bagikan

Jakarta, BisnisNusantata.com-Presiden Jokowi resmi teken aturan soal royalti bagi musisi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 itu tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani  Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.

“PP ini untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau Musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik,” demikian bunyi pertimbangan PP 56/2021 yang KompasTV kutip pada Selasa (06/04/2021).

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Boleh Menjadi Korban Perdagangan Digital Tidak Adil

Salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3.

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN,” begitu bunyi ayat 1 pasal 3,”

Baca Juga:  Menjawab Presiden Jokowi, Bupati Simon: Pasar Tradisional di Perbatasan Tetap Dihidupkan

Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut:

1. Seminar dan konferensi komersial,
2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek,
3. Konser musik,
4. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut,
5. Pameran dan bazar,
6. Bioskop,
7. Nada tunggu telepon,
8. Bank dan perkantoran,
9. Pertokoan,
10. Pertokoan,
11. Pusat rekreasi,
12. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel,
13. Bisnis karaoke,
14. Lembaga penyiaran radio. (cyk/kompas.tv)

  • Bagikan