• Loading stock data...

Petrus Selestinus: PDSI Sah, Sama dan Setara dengan IDI

Jakarta, BisnisNusantara.com-Kehadiran Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) di Indonesia sah, sama dan setara dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal ini didasarkan pada SK Nomor : AHU-00036 38.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PDSI Nomor : 1, tanggal 6 April 2022.

“Ini berarti terhitung sejak 10 April 2022  lalu, kedudukan dan tanggungjawab PDSI sama dan sebangun dengan IDI”, ungkap Koordinator Pergerakkan Advokat (PEREKAT) Nusantara Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi BisnisNusantara.com, Senin (03/05/2022) siang.

Menurut Petrus, dengan dikeluarkannya SK Nomor : AHU-00036 38.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSI, PDSI dapat mengawali segala tugas dan tanggungjawab sebagai Organisasi Profesi Kedokteran Indonesia sebagaimana halnya IDI sebagaimana diatur oleh UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran yang mengatur tentang Tugas dan Kewajiban Organisasi Profesi Kedokteran.

“Meskipun sebagai Organisasi Profesi Kedokteran baru,  struktur dan personalia serta komposisi PDSI telah mencerminkan keberadaan Organisasi Profesi Kedokteran yang siap membangun sistem kesehatan masyarakat yang modern dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam dan tersebar di berbagai pulau”, kata Petrus.

Dukungan Publik
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini berharap kehadiran PDSI di Indonesia mendapat dukungan publik.

Dukungan dimaksud sudah menjadi sistem yang baku dalam setiap kebijakan Pemerintah di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pembangunan kesehatan masyarakat.

“Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatur tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan secara aktif dan kreatif”, tandas Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, PDSI merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan teknologi kesehatan yang baik.

“Di sini, dukungan publik terhadap PDSI sangat diperlukan”, jelasnya.

Dukungan Pemerintah
Petrus menjelaskan, dikeluarkannya SK Menkum HAM merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah terhadap PDSI dengan mengesahkan status Badan Hukum PDSI sebagai Perkumpulan Para Dokter yang satu visi, satu kepentingan, satu keprihatinan dan satu tujuan berdasarkan profesi yang sama yaitu Dokter-Dokter Indonesia di dalam PDSI.

Dukungan Pemerintah selanjutnya adalah mengakomodir PDSI dalam Organ-Organ Praktek Kedokteran Indonesia menurut UU No. 29 Tahun 2004, seperti Organ Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Kolegium Kedokteran Indonesia dan lainnya, sama seperti bagaimana Pemerintah memperlakukan IDI selama ini.

“IDI dan PDSI adalah dua saudara dalam satu visi besar yaitu membangun kesehatan masyarakat yang lebih baik guna mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang sejahtera, sehat, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”, demikian Petrus. (*/cyk)
___________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar