• Loading stock data...

Mendagri Inginkan Mekanisme Pilkada Ulang di Ende

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi

MASYARAKAT NTT yang melek dan sadar hukum tidak akan percaya kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menerbitkan Surat Keputusan  Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erik Rede.

Padahal, Mendagri melalui Website ULA tanggal 22/11/2021 telah menyatakan menolak Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende Erik Rede karena kekuranglengkapan SK Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung.

Publik Ende dan Partai Pengusung Calon tahu bahwa segera setelah pemilihan Wakil Bupati Ende pada Nopember 2021 barulah diketahui kekuranglengkapan Persyaratan Calon yang menjadi syarat wajib menurut UU Pilkada yang tidak dimiliki atau dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Ende Erik Rede dan Partai Politik Pengusung.

Meskipun salah satu persyaratan administrasi pemilihan Wakil Bupati Ende yang substantif yaitu SK Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung terhadap Calon Wakil Bupati Erik Rede tidak dimiliki dan tidak dilampirkan dalam berkas calon, akan tetapi DPRD tetap melakukan Pemilihan dan hasilnya tetap dikirim ke Mendagri dalam kondisi tidak lengkap.

Bukan Tukang Tambal Sulam
Mendagri Tito Karnavian telah menolak Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende terpilih, karena Mendagri sangat paham bahwa persyaratan Calon Wakil Bupati Ende berupa SK Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung merupakan syarat penting dan harus dilampirkan di awal pendaftaran Calon, bukan setelah Berkas Pemilihan Calon Wakil Bupati terpilih dikirim ke Mendagri, lalu disusul masuk lewat pintu belakang.

Baca Juga:  Surat Pemberitahuan Kacapem Bank NTT Wolowaru Berpotensi Membatalkan Hasil Pemilihan Wabup Ende

Mendagri bukan pintu masuk melengkapi persyaratan Administrasi yang kurang, juga Mendagri bukan tukang tambal sulam berkas yang tidak lengkap, tetapi Mendagri hanya mengesahkan hasil pemilihan yang sah sesuai dengan perintah UU dan PKPU sesuai komitmen Tito Karnavian untuk menjamin kualitas demokrasi yang dihasilkan melalui pilkada yang bersih dan jujur.

Penolakan Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende Erik Rede oleh Mendagri, kemudian diumumkan melalui Wabsite ULA Kemendagri, tertanggal 22 Nopember 2021, memastikan bahwa Mendagri tidak Menolerir permainan kotor dalam Pilkada dan Menolak Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Erik Rede.

Alasannya karena DPRD tidak melampirkan usulan DPP Partai Politik Pengusung, sesuai Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2015 jo. penjelasan Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016 dstnya  yang mengharuskan syarat SK DPP Partai Politik itu diserahkan saat pendaftaran Calon bukan disusulkan kemudian.

Baca Juga:  Surat Pemberitahuan Kacapem Bank NTT Wolowaru Berpotensi Membatalkan Hasil Pemilihan Wabup Ende

Mendagri Terjebak Konspirasi
Penolakan Permohonan Mendagri sejak 22 Nopember 2021, karena Mendagri bukan Organ Negara yang berwenang untuk tambal sulam kekuranglengkapan Administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati dan Mendagri bukan Organ yang melanjutkan proses Pilkada yang tidak lengkap syarat calonnya.

Karena itulah, penolakan Mendagri harus dimaknai sebagai perintah untuk perbaikan syarat  adminsitrasi yang kurang lengkap melalui mekanisme pemilihan ulang Wakil Bupati Ende di DPRD Ende dengan menerima pendaftaran ulang.

Publik NTT tahu, pelantikan Wakil Bupati Ende terus berjalan, namun cacat hukum dan cacat moral di dalam proses Pilkada. Hal ini tentu berimplikasi melahirkan tuntutan hukum terhadap Mendagri untuk membatalan Pengesahan dan Pelantikan. Mendagri, Gubernur NTT dan Wakil Bupati Erik Rede bisa digugat akibat pelantikan nanti.

Jika Mendagri mengeluarkan SK Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende Erik Rede, maka Mendagri patut diduga telah terjebak dalam konspirasi permainan kotor yang menodai demokrasi. Itu berarti, Tito Karnavian yang kita kenal dulu ternyata sudah berbeda sekarang yaitu lari dari komitmennya menciptakan demokrasi yang sehat dan jujur.

Baca Juga:  Surat Pemberitahuan Kacapem Bank NTT Wolowaru Berpotensi Membatalkan Hasil Pemilihan Wabup Ende

Karena itulah, hentikan cara-cara tidak terpuji dan jangan menjerat Mendagri Tito Karnavian ke dalam rekayasa politik kotor dengan mengeluarkan SK Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende secara bertentangan dengan hukum, seolah-olah Ende sudah tidak ada lagi hari esok yang lebih baik. (*)
____________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar