• Loading stock data...

Mahfud MD: Pers Kekuatan Tersehat Membangun NKRI

Jakarta, BisnisNusantara.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kebebasan pers tidak boleh dilanggar. Ketika terjadi kesewenang-wenangan pada pers, salah satunya seperti pengusiran wartawan, itulah awal dari kehancuran, seperti yang terjadi pada Orde Baru.

“Saya melihat, perslah yang menjadi pengawal kelangsungan demokrasi,” ujar Mahfud dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (17/04/2021).

Mahfud menyebutkan, pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers. Dalam sejarah perjalanan bangsa, saat Orde Baru, awal kehancurannya terjadi ketika terdapat kesewenang-wenangan pada pers, seperti sensor, pengusiran wartawan, pembredelan, dan lainnya.

Dia mencontohkan. Ada orang yang takut kepada preman karena penegakkan hukum sulit untuk dilakukan. Ketika pers memberitakan hal tersebut, orang menjadi berani bertindak dan penegakkan hukum kemudian berjalan.

Menurut dia, pers adalah cerminan masyarakat. “Dengan semangat itu, kalau ada kesalahpahaman dengan pemerintah, mari kita berdialog. Pers harus menjadi mitra kerjasama dengan pemerintah, tapi tidak boleh diganggu kebebasannya,” kata Mahfud.

Dia mengatakan, kebebasan pers tidak boleh dilanggar. Pers merupakan salah satu pilar dari empat personal demokrasi, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Mahfud, dari empat pilar yang ada, pers merupakan pilar yang paling sehat meski terdapat permasalahan juga di dalamnya.

“Kita sudah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki empat pilar, di antara keempat pilar itu, pers adalah pilar yang paling sehat”. Sedangkan pilar yang lain banyak masalahnya,” ujarnya.

Mahfud mengemukakan pokok-pokok pikirannya itu dalam kegiatan Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di kantornya. Acara yang diselenggarakan terbatas dan dengan protokol kesehatan itu dihadiri Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Sekretaris Menko Polhukam Letnan Jendral TNI Tri Soewandono.

Hadir juga Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informasi Mira Tayyiba, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Achmad Riad, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana.

Pimpinan Asosiasi Pers yang hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pimpinan LBH Pers, anggota Dewan Pers, dan para Pemimpin Redaksi media massa.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan, kebebasan pers tidak didapatkan secara serta merta. Kebebasan pers merupakan hal yang memang harus diperjuangkan. Pilar pers pun harus diperkuat jika ingin membangun negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Menko bahwa kalau mau membangun NKRI, pilar pers harus diperkuat,” demikian Muhammad Nuh. (cyk)

Komentar