• Loading stock data...

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: Transformasi Digital dalam Agraria Permudah Pelayanan

  • Bagikan

Jakarta, BisnisNusantara.com-Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, Tansformasi Digital dalam Tata Kelola Sumberdaya Pertanahan menjadi kebutuhan pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Webinar, Kajian Rutin Reboan 8 Kerjasama Bidang Pertanahan Agraria dan Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI Dengan mengangkat Tema, “Transformasi Digital Tata Kelola Sumber Daya Pertanahan (Berantas Mafia Tanah dan Akhiri Tumpang Tindih Lahan,” Rabu (17/11/2021).

Turut serta dalam sebagai Narasumber, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (KAPOLRI), Dr. Sofyan A. Djalil, MA, MALD, (Menteri ATR/Kepala BPN), Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba KESDM RI), Dadan Suparjo Suharmawijaya (Komisioner Ombudsman RI), Dr. A. Bambang Wijanarto (Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik) serta Dr. Umar Husin, SH, MH (Akademisi FH UNAS).

Baca Juga:  Fachrul Razi: Negara Ini Terlalu Mengabaikan BSSN

Alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut mengatakan, citra birokrasi yang lambat, berbelit-belit dan tidak transparan dalam pengurusan dan penyelesaian masalah pertanahan menjadi terpecahkan, karena transformasi digital mengandaikan kecepatan dan keterbukaan dalam cara kerjanya.

“Proses Transformasi digital membutuhkan kesiapan SDM dan edukasi bagi masyarakat secara luas. Ada pengetahuan dan kecakapan baru yang harus ditansformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Senator asal Aceh tersebut turut menyinggung mafia tanah. Komite I DPD RI dalam pengawasan yang dilakukannya menemukan banyak konflik pertanahan masih terjadi di daerah. Ada konflik tanah adat/ulayat, konflik tanah terkait tapal batas, konflik yanah antara masyarakat dengan badan hukum, dan konflik tanah terkait tata ruang.

Baca Juga:  Fachrul Razi Soroti Taipan yang Diduga Mafia Kasus

Program sertifikat tanah untuk legalitas hukum atas bidang tanah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan ataupun dalam investasi dunia usaha”, kata Fachrul.

Menurut Fachrul, pendaftaran seluruh bidang tanah melalui Proyek Strategis Nasional harus dibarengi dengan pemberantasan mafia tanah. Mafia tanah tidak bisa bekerja apabila tidak ada kerjasama dengan orang dalam yang menerbitkan sertifikat tanah.

Baca Juga:  PPWI Kunjungi Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti, Diwarnai 'Perkenalan'

“Pembersihan ke dalam menjadi kebutuhan”, tandas Fachrul.

Diungkapkan, DPD RI telah banyak memberikan rekomendasi terkait persoalan tanah kepada Kementerian ATR/BPN RI. Di antaranya rekomendasi untuk mempercepat proses penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat memberantas mafia pertanahan dan segera menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Selain itu, mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup di Indonesia. (*/cyk)

  • Bagikan