• Loading stock data...

Buntut Penggusuran Rumah Robi Mella di TTS-NTT, Aleta Baun: Adilkah Pejabat Menggusur Rakyat

  • Bagikan

Kupang, BisnisNusantara.com-Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) wilayah Bali, NTB dan NTT Aleta Baun mempertanyakan penggusuran rumah milik Robi Damianus Mella yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS), Selasa (13/04/2021).

“Adilkah pejabat menindas rakyat dengan menggusur rumah rakyat dan mengusirnya dari rumahnya. Jelas ini tidak adil”, kata Aleta yang dihubungi, Kamis (15/04/2021).

Pertanyaan Aleta, perempuan pejuang hak-hak masyarakat adat asal TTS ini muncul setelah menyaksikan sendiri penggusuran rumah milik Robi Damianus Mella pada Selasa (13/04) lalu.

Bagi Aleta, tidak adil bila seorang pejabat menyuruh pegawainya mengenakan pakaian dinas menggunakan mobil plat merah yang dibiayai rakyat datang dan melakukan eksekusi berupa penggusurah terhadap rumah rakyat.

“Apakah Negara menyiapkan alat-alat untuk menindas rakyat? Ini tidak adil”, tandas Aleta.

Penggusuran rumah Robi Damianus Mella di Kota So’E, ibukota Kabupaten TTS, Selasa (13/04/2021). (Foto: Istimewa).

Menurut Aleta, peristiwa penggusuran rumah rakyat yang dilakukan pejabat pemerintah menggunakan fasilitas pemerintah di Kabupaten TTS ini untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia.

Bupati TTS sangat jago untuk tabrak rakyatnya. Padahal, rakyatnya sendiri yang memilihnya menjadi Pemimpin”, kata Aleta.

Mantan anggota DPRD NTT ini bilang, seharusnya bupati menunjukan hal yang baik kepada rakyat yang telah memilihnya.

“Dia (bupati, red) koq bisa melakukan hal yang jahat seperti ini terhadap rakyatnya”, tanya Aleta retoris.

Salah satu Kuasa Hukum Robi Damianus Mella, Abdul Hamid, SH dari Firma Hukum ABP di Kupang Kamis (15/04/2021) mempertanyakan dasar hukum penggusuran rumah Robi Mella yang dilakukan Pemkab TTS di Kota Soe pada Selasa (13/04/2021) lalu.

“Bupati TTS bicara soal aset daerah atas lokasi itu. Kalau Aset Daerah harus dengan sertifikat sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kami tanya, sertifikat yang mana? Jangan asal omong”, tanya Hamid.

Di atas tanah milik Robi Damianus Mella yang digusur Pemkab TTS dipasang papan plang yang berisi klaim ‘Tanah Milik Pemkab TTS’. (Foto: Istimewa).

Selaku kuasa hukum Robi Mella, pihaknya meminta Bupati TTS untuk membaca Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam UU ini diatur bahwa aset Negara/Daerah yang harus dengan sertifikat. Sehingga, sebetulnya tindakan penggusuran itu adalah tindakan yang tidak melindungi warganya. Tindakan itu adalah tindakan mengusir, menindas dan merampas hak hidup warganya sendiri. Itu arogansi kekuasaan yang dipertontonkan”, jelas Hamid.

Hamid menegaskan, menggusur dan merusak rumah warga tetapi tidak menunjukkan alas hak berupa sertifikat itu melanggar amanat UU Nomor 1 Tahun 2004.

“Tindakan penggusuran itu soal besar. Kalau bupati bicara aset daerah, ya harus tunjukan alas hak. Kalau lokasi itu tanah hak yang diperoleh secara turun temurun, seharusnya negara lindungi. Karena itu kewajiban negara, bukan sebaliknya merampas dan mengusir warga”, tandas Hamid.

Hamid menegaskan, bupati bukan atasan Polisi dan TNI. Sehingga, pelanggaran hukum yang dilakukan bupati dan oknum-oknum pejabat lainnya tidak harus dilindungi.

Siapa saja yang melanggar hukum termasuk Bupati TTS harus ditindak. Jika pelanggaran diancam di atas 5 tahun penjara, kami minta bupati tersebut ditangkap dan ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku”, demikian Hamid. (cyk)

  • Bagikan