• Loading stock data...

Bila Tidak Ada Izin, DPRD Malaka Minta PT IDK Berhenti Kerja Tambak Garam Industri Weoe-Weseben

  • Bagikan

Betun, BisnisNusantara.com-Pihak DPRD Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pihak PT Inti Daya Kencana (IDK) selaku investor berhenti mengerjakan tambak garam industri di wilayah Desa Weoe dan Weseben yang sudah berlangsung enam tahun.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Malaka Henri Melky Simu dari Fraksi Partai Golkar dan Jemmy Koe dari Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT IDK dan masyarakat pemilik lahan di Ruang Sidang Utama DPRD Malaka, Selasa (10/11/2021).

Menurut Hendri, masyarakat pemilik lahan sudah serahkan lahannya untuk tambak garam industri. Karena itu, investor harus memberikan manfaat lahan yang digarap itu bagi pemiliknya.

Tambak garam industri itu sendiri sudah dimulai sejak 2015. Tetapi, enam tahun kemudian timbul masalah terkait manfaat tambak garam bagi masyarakat termasuk perizinannya maka dapat diketahui kalau PT IDK tidak punya dasar untuk menggarap lahan tambak garam milik warga.

“Kalau IDK tidak punya dasar untuk menggarap lahan tambak garam milik warga maka sebaiknya stop kerja. Berhenti kerja. Jangan kerja”, tandas Hendri yang disambut tepukan tangan meriah warga yang hadir.

Permintaan berhenti kerja disampaikan anggota DPRD lainnya, Jemmy Koe, dari Partai Golkar. Menurut Jemmy, pengakuan warga pemilik lahan bahwa sampai sekarang PT IDK belum punya izin operasi dan izin lokasi membuktikan kalau kehadiran PT IDK selaku investor tambak garam itu ilegal. Sehingga, penambangan tambak garam di Desa Weoe dan Weseben harus dihentikan.

“Kalau tidak ada izin, keluar dari Malaka. Jangan bikin gaduh di Malaka”, tandas Jemmy.

Pernyataan Jemmy ini disambut tepuk tangan meriah dari warga pemilik lahan yang hadir.

Raimundus Seran Klau, anggota DPRD lainnya dari Partai Golkar, meminta pihak PT IDK supaya jangan mengadu-domba masyarakat Malaka terkait penambangan tambak garam di Desa Weoe dan Weseben.

“Bila PT IDK tidak punya izin, lebih baik berhenti kerja”, tandas Raimundus.

Hal senada disampaikan Markus Baria Berek dan Petrus Nahak anggota DPRD lainnya dari Partai Golkar.

“Bila izin belum ada, lebih baik berhenti kerja sementara dulu, sambil menunggu izin dan kesepakatan-kesepakatan lainnya dari PT IDK bersama masyarakat pemilik lahan”, kata Petrus Nahak.

Petrus berharap ada kontrak lahan antara PT IDK dan warga pemilik lahan yang disepakati bersama. Sehingga, lahan yang ditambang investor jelas berapa banyak.

“Lahan yang dikontrak itu apakah 40 tahun, 30 tahun atau 20 tahun. Ini harus jelas”, tandas Petrus. (cyk)

  • Bagikan