• Loading stock data...

Bamsoet Dukung Perlunya UU Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional

  • Bagikan

Jakarta, BisnisNusantara.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang menekankan perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional.

UU ini diperlukan sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab negara terhadap keberadaan para pedagang pasar tradisional.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, Bamsoet mengungkapkan, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 14.182 unit. Menurut Kementerian Perdagangan, keberadaan pasar tardisional tersebut menjadi tempat perniagaan bagi 12,6 juta pedagang tradisional.

IKAPPI juga mengungkapkan, mereka telah menjadi mitra strategis bagi berbagai perangkat pemerintahan, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian.

Bahkan, berbagai stakeholders tersebut juga meminta data tentang kondisi pedagang pasar tradisional kepada IKAPPI dari mulai yang terkena Covid-19, dinamika omset penjualan pedagang pasar, hingga perputaran uang di berbagai pasar tradisional.

Baca Juga:  Bamsoet Dukung Touring Ekspedisi Jelajah Kebangsaan Wartawan

“Namun ironisnya, menurut IKAPPI, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang melindungi keberadaan pedagang pasar tradisional. Sementara profesi kerakyatan lainnya, seperti nelayan dan petani sudah memiliki undang-undangnya sendiri. Tidak berlebihan kiranya jika pemerintah segera merumuskan Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus IKAPPI, di Jakarta, Selasa (22/06/2021).

Bamsoet pose bersama para pengurus IKAPPI.

Pengurus IKAPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Abdullah Mansuri, Sekjen Reynaldi, Ketua Bidang Kebijakan Publik Teddy Gusnaidi, Pelaksana Rapimnas Antoni, dan Ketua DPW DKI Jakarta Miftahudin.

Baca Juga:  Bamsoet Pastikan Sidang Tahunan MPR RI Siap Digelar Hari ini

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, IKAPPI juga menegaskan sikap mereka menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) untuk barang kebutuhan pokok (sembako) sebagaimana termuat dalam Pasal 44E RUU Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Padahal, dalam UU Cipta Kerja, sudah diatur bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dikecualikan dari PPn.

“Pengenaan pajak terhadap Sembako sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan Kementerian Keuangan untuk mendongkrak pendapatan negara, tanpa perlu memberatkan rakyat kecil,” jelas Bamsoet.

Baca Juga:  Bamsoet Minta Polisi Tidak Hanya Tindak Tegas Aksi Premanisme Debt Collector tapi juga Perusahaan Leasingnya

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong percepatan vaksinasi terhadap para pedagang tradisional. Tercatat, setidaknya sudah ada 1.762 kasus positif Covid-19 terhadap para pedagang tradisional yang tersebar di 286 pasar tradisional. Akibatnya, 68 orang di antaranya meninggal dunia dan 207 pasar sempat ditutup sementara.

“DKI Jakarta sudah mulai memiliki program agar per harinya bisa memvaksin 1.500 pedagang pasar tradisional. Pemerintah daerah lainnya juga harus mulai memrioritaskan vaksinasi terhadap para pedagang pasar tradisional. Karena di pasar tradisional, ekonomi rakyat berpusat. Melindungi pedagang pasar dari penyebaran Covid-19 sama dengan melindungi pergerakan ekonomi rakyat,” demikian Bamsoet. (cyk)

  • Bagikan